UNEJ Jadi Tuan Rumah Kunker Komisi X DPR Bahas RUU Sisdiknas
- account_circle Masitha
- calendar_month Senin, 10 Nov 2025
- print Cetak
Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) RUU Sikdiknas Komisi X DPR RI (Foto: Ist)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JEMBER, jplusmedia.com – Universitas Jember (UNEJ) menjadi lokasi kunjungan kerja (Kunker) Tim Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) Komisi X DPR RI, Kamis (6/11/2025).
Kunjungan ini bertujuan menjaring masukan substantif dari pemangku kepentingan pendidikan tinggi, khususnya terkait kesejahteraan dosen dan perlindungan mahasiswa.
Rektor UNEJ, Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng., menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menekankan perlunya sinkronisasi sistem pendidikan nasional.
“Kami menyambut hal ini dengan baik untuk dapat menyerap aspirasi dari berbagai kalangan pendidikan. Saya berharap dalam momentum kali ini, dapat memperkuat sinkronisasi sistem pendidikan nasional agar pendidikan tidak hanya sekadar melahirkan tenaga kerja, tapi juga menjadi kunci pembangunan budaya bangsa,” ujar Rektor.
Ketua Tim Panja Komisi X DPR RI, Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP., menjelaskan revisi RUU ini menggunakan metode kodifikasi untuk menyatukan berbagai regulasi yang tumpang tindih. Tujuan utamanya adalah mengatasi kesenjangan dan kekerasan dalam pendidikan.
“Kita melihat beberapa persoalan dasar bahwa pendidikan kita masih terjadi kesenjangan dan kekerasan di mana-mana. Oleh sebab itu kita harus melakukan pembaruan peraturan,” kata Hetifah.
Guru Besar Fakultas Hukum UNEJ, Prof. Bayu Dwi Anggono, menyoroti lima isu strategis dalam RUU Sisdiknas, termasuk kesejahteraan dosen/tenaga kependidikan dan penegasan hak mahasiswa untuk mendapat perlindungan dari kekerasan.
Terkait isu kesejahteraan, Wakil Rektor Bidang Akademik UNEJ, Prof. Slamin, mendesak agar tunjangan profesi berbasis kinerja tidak lagi dibedakan berdasarkan status kelembagaan.
Senada, perwakilan APTISI (Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia), Abdul Haris, mengungkapkan bahwa tunjangan kinerja saat ini hanya ada di PTN, padahal dosen PTS juga mendidik anak bangsa.
Acara diskusi ini berjalan hangat, dihadiri perwakilan PTN, PTS, dan PTN kedinasan di wilayah Jember dan Jawa Timur, termasuk Kepala LLDikti Wilayah VII Jawa Timur.
- Penulis: Masitha
- Editor: Bambang
