Anggota DPRD Jatim Resmikan SPPG Jember, Tekankan Kualitas Gizi
- account_circle Masitha
- calendar_month Senin, 24 Nov 2025
- print Cetak
Anggota DPRD Jatim Resmikan SPPG Jember, Tekankan Kualitas Gizi (Foto: Ist)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JEMBER, jplusmedia.com – Anggota DPRD Jawa Timur, Drs. H. Satib, M.Si, meresmikan dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Legislator Gerindra itu meminta pelaksana agar memperhitungkan kualitas sajian setiap hari.
Anggota DPRD Jember Siswono, Muspika, pihak puskesmas, kepala sekolah, dan tokoh lainnya menghadiri kegiatan ini. Satib meresmikan SPPG di Desa Lengkong, Kecamatan Lengkong, dan Desa Tegal Rejo, Kecamatan Mayang.
Yayasan Bolo Haji Satib (BHS) menaungi kedua SPPG ini. Saat ini, hanya SPPG Lengkong yang beroperasi dengan sajian 1.665 porsi, dan akan segera diikuti oleh SPPG Mayang.
“Ini baru operasional. Jangan sampai MBG yang tujuannya baik justru menghasilkan sesuatu yang kurang baik,” katanya, Sabtu (22/11/2025).
Fokus pada Kualitas Gizi MBG
Menurutnya, program MBG adalah salah satu inisiatif luar biasa dari Presiden Prabowo. Tujuan program ini bukan hanya sekadar menyiapkan masyarakat unggul untuk mengongsong Indonesia Emas 2045, tetapi juga menjadi bentuk pergerakan perekonomian.
Target pemerintah tidak hanya memfokuskan pada pemenuhan gizi, tetapi juga memperhitungkan kualitas setiap porsi. Pemerintah bahkan memperhitungkan kemampuan dapur dalam menyiapkan porsi secara logis. Satib mencontohkan, kuota awal yang berkurang di beberapa daerah adalah demi menjaga kualitas dan standar pelayanan. Program MBG juga melibatkan ahli desain dapur serta SOP ketat demi menjaga keamanan pangan.
“Target pemerintah adalah menyiapkan pemenuhan gizi, namun sisi kualitas juga menjadi perhitungan utama,” tegasnya.
SPPG Gerakkan Ekonomi dan Serap Tenaga Kerja Lokal
Oleh karena itu, kehadiran SPPG membuat pemerintah daerah, mulai dari bupati, camat, hingga kepala desa, harus menyiapkan infrastruktur yang mendukung, misalnya terkait dengan bahan makanan.
“Jika infrastruktur tidak disiapkan untuk SPPG, nilai manfaat akan berkurang. Kebutuhan tinggi menyebabkan harga mahal dan inflasi,” jelasnya.
Selain itu, Satib meminta masyarakat tidak hanya menerima manfaat saja, namun juga menangkap peluang dalam rangka peningkatan perekonomian wilayah. Ia menambahkan, program MBG memiliki nilai kolaborasi yang baik, terutama dalam penyerapan tenaga kerja.
“Program ini membutuhkan 50an tenaga kerja yang terserap, karena relawan khusus harus berasal dari warga setempat,” ungkapnya.
- Penulis: Masitha
- Editor: Bambang
