Bayar Rp753 Juta, Nasabah Persoalkan Dokumen Pembiayaan Rumah Rp1,2 Miliar hingga Mengadu ke Polda Bali

DENPASAR, jplusmedia.com – Persoalan pembiayaan rumah senilai sekitar Rp1,2 miliar berujung pada pengaduan ke Polda Bali. Nasabah berinisial FRQ (38) mempersoalkan sejumlah dokumen pembiayaan yang menurutnya tidak sesuai dengan perjanjian awal.

Persoalan ini mencuat setelah FRQ mengaku telah melakukan pembayaran sekitar Rp753 juta selama hampir lima tahun.

Namun, pembayaran tersebut kini dihentikan sementara. Bukan karena menolak melanjutkan kewajibannya, FRQ menyebut penghentian pembayaran dilakukan sembari menunggu kejelasan dan perbaikan dokumen pembiayaan yang dipersoalkannya.

“Saya hanya meminta dokumen dibenerin dulu sesuai perjanjian awal. Lalu saya akan lakukan pembayaran,” ujar FRQ usai menjalani proses mediasi di Kantor BPN Denpasar, Selasa (6/10/2026).

FRQ menyebut pengaduannya telah diterima Polda Bali pada 18 September 2026 sekitar pukul 16.00 Wita.

Dalam Berita Acara Penerimaan Laporan/Pengaduan, FRQ mengadukan dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sejumlah dokumen juga telah diserahkan sebagai bukti pendukung. Di antaranya perjanjian pembiayaan, Sertifikat Hak Milik (SHM), mutasi rekening Kospin Jasa Syariah periode 2019–2024, surat KSPPS Kospin Jasa Syariah, dokumen BPN Kota Denpasar, hingga Akta Jual Beli (AJB) Nomor 65 Tahun 2022.

Menurut FRQ, pembiayaan rumah tersebut menggunakan skema murabahah dengan perikatan pada 1 November 2019. Namun, AJB baru diterbitkan pada 22 Desember 2022 atas namanya. Sementara hak tanggungan tercatat pada 2023. Perbedaan waktu penerbitan dan pengikatan sejumlah dokumen inilah yang kemudian dipersoalkan FRQ.

Ia menilai pengikatan jaminan semestinya mengacu pada perjanjian murabahah yang menjadi dasar pembiayaan.

“Yang saya persoalkan bukan tidak mau membayar. Saya minta dokumennya diperbaiki sesuai perjanjian awal,” kata FRQ.

Tak hanya dokumen pembiayaan, FRQ juga mempertanyakan proses lelang terhadap rumah yang menjadi objek jaminan. Menurutnya, proses tersebut menjadi persoalan karena dirinya masih meminta kejelasan terkait dokumen pembiayaan yang dinilai tidak sesuai dengan perjanjian awal.

FRQ berharap persoalan administrasi dan dokumen tersebut dapat terlebih dahulu diselesaikan sehingga status pembiayaan dan objek jaminan menjadi jelas bagi seluruh pihak.

Sementara itu, Kepala Kospin JASA Bali, Ibnu, menyatakan pihaknya hingga kini belum menerima pemberitahuan maupun dokumen resmi terkait pengaduan tersebut.

“Terkait adanya informasi mengenai laporan pengaduan dugaan penggelapan yang disebut-sebut mencantumkan nama Kospin JASA, sampai saat ini kami belum menerima pemberitahuan atau dokumen resmi baik dari pihak Polda maupun dari pihak yang membuat laporan tersebut,” kata Ibnu.

Karena belum menerima dokumen resmi, pihak Kospin JASA belum dapat memberikan tanggapan terhadap substansi persoalan yang dipermasalahkan FRQ.

“Kami tentu menghormati proses hukum yang berlaku dan akan mempelajari serta memberikan klarifikasi apabila nantinya terdapat pemberitahuan atau permintaan keterangan secara resmi dari pihak yang berwenang,” ujarnya.

Ibnu menegaskan, pihaknya tidak ingin berspekulasi mengenai informasi yang belum diterima secara resmi. Hingga kini, pengaduan FRQ masih dalam tahap pendalaman. Belum ada kesimpulan dari aparat penegak hukum mengenai ada atau tidaknya tindak pidana sebagaimana yang diadukan.